Pelaksaan ujian nasional (UN) 2011 ini, sudah di depan mata, setidaknya empat bulan ke depan. Serangkaian aturan dan perangkat pun telah dikeluarkan, termasuk penetapan jadwal pelaksaan UN. Namun, bukan berarti pelaksanaan tersebut, bebas dari permasalahan.
Lihat saja apa yang terlihat di Permendiknas yang memuat jadwal pelaksanaan UN, yang dikelurkan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh. Permasalahan dalam permen tersebut adalah format dari UN yang tidak jelas seperti apa. Selain itu, jadwal pelaksanaan UN yang terkesan mendadak.
Karena dengan kondisi begitu, yang akan menjadi korban dari kebijakan pemerintah adalah para siswa. Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Slamet Nur Achmad Effendi, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (18/1).
Dengan perubahan format UN, yang didasari pada penggabungan nilai sekolah dan hasil UU, dinilainya membuat siswa membutuhkan persiapan tambahan dalam menghadapi ujian tersebut. "Kalau jadwal yang diumumkan mendadak seperti ini pelajar akan kewalahan dalam mempersiapkan UN dengan format baru tersebut," ujarnya.
Perubahan kebijakan yang setiap tahun kerap berubah, lanjut dia, membuat siswa tak lebih hanya sekadar kelinci percobaan. ''Pendidikan merupakan proses dan bukan menjadikan pelajar sebagai laboratorium percobaan," tegasnya.
"Jadi dengan persiapan yang pendek itu pelajar akan dipaksa di-dril dengan soal-soal UN sebelumnya yang sangat mengutamakan sisi kognisi dan merupakan proses afeksi," terangnya. Ditambahkan pula, pemerintah dalam hal ini mendiknas tidak boleh asal dalam mebuat kebijakan jadwal UN yang mendadak tersebut. Karena yang menjadi korban adalah siswa. "Masa cuma jadwal UN saja tidak beres, apalagi pelaksanaan UN-nya nanti," tandas Slamet.
Lihat saja apa yang terlihat di Permendiknas yang memuat jadwal pelaksanaan UN, yang dikelurkan Menteri Pendidikan Nasional M Nuh. Permasalahan dalam permen tersebut adalah format dari UN yang tidak jelas seperti apa. Selain itu, jadwal pelaksanaan UN yang terkesan mendadak.
Karena dengan kondisi begitu, yang akan menjadi korban dari kebijakan pemerintah adalah para siswa. Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Slamet Nur Achmad Effendi, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (18/1).
Dengan perubahan format UN, yang didasari pada penggabungan nilai sekolah dan hasil UU, dinilainya membuat siswa membutuhkan persiapan tambahan dalam menghadapi ujian tersebut. "Kalau jadwal yang diumumkan mendadak seperti ini pelajar akan kewalahan dalam mempersiapkan UN dengan format baru tersebut," ujarnya.
Perubahan kebijakan yang setiap tahun kerap berubah, lanjut dia, membuat siswa tak lebih hanya sekadar kelinci percobaan. ''Pendidikan merupakan proses dan bukan menjadikan pelajar sebagai laboratorium percobaan," tegasnya.
"Jadi dengan persiapan yang pendek itu pelajar akan dipaksa di-dril dengan soal-soal UN sebelumnya yang sangat mengutamakan sisi kognisi dan merupakan proses afeksi," terangnya. Ditambahkan pula, pemerintah dalam hal ini mendiknas tidak boleh asal dalam mebuat kebijakan jadwal UN yang mendadak tersebut. Karena yang menjadi korban adalah siswa. "Masa cuma jadwal UN saja tidak beres, apalagi pelaksanaan UN-nya nanti," tandas Slamet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar